sistem perekonomian indonesia

NAMA             : NUR ARIFAH

KELAS           : 1EB11

NPM                : 28210906

PENGARUH KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI

Pendahuluan.

Selama beberapa damawarsa, dunnia terkesan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai Negara – Negara korup . Korupsi dianggap tidak berkolerasi dengan pertumbuhan ekonomi dan investasi.Sebab justru Negara – Negara korup yang pada dasawarsa 90-an menjadi Negara tujuan investasi utama antara lain Cina,Indonesia,Vietnam,Eropa Timur,dan Negara – Negara Eropa latin.Di kalangan pengusaha juga ada mitos bahwa menyogok pejabat adalah tindakan yang secara normative merupakan keharusan ,demi efektivitas, demi daya saing terhadap competitor.Mana bias dapat proyek kalau tak mau berkorban sesuatu? .Tapi kini terbukti bahwa korupsi yang menyebabkan high cost economy dan kesulitan pengendalian jumlah uang beredar menjadi factor penyebab terpenting dari krisis ekonomi.

Isi .

Bagaimana kaitan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi ??

Bank dunia dalam World Development Report (1997) menunjukkan bahwa upaya menekan tingkat korupsi sangat menguntungkan bagi daya saing perekonomian suatu Negara.masalah korupsi,menurut bank dunia,memiliki kaitan erat dengan daya saing investasi.Bank dunia memakai empat kategori mengenai kaitan investasi dan korupsi serta tingkat kepastian (prediktabilitas)

1.    Ternyata di Negara dengan tingkat korupsi tinggi dan tingkat prediktabilitas rendah ,nilai investasi bruto terhadap Produk Domestik Bruto ( PDB) hanya 12,3 persen.

2.    Negara – Negara dengan korupsi tinggi tapi prediktabilitasnya juga tinggi memperoleh tingkat investasi terhadap PD yang lebih baik yakni,19,5 persen

3.    Negara dengan tinbgkat korupsi rendah dan tingkat prediktabilitas rendah mencatat rasio investasi terhadap PDB lebih baik yakni 2q,3 persen

4.    Rasio serupa di Negara dengan tingkat korupsi rendah dan prediktabilitas tinggi mencapai 28,5 persen

Dengan riset itu ,Bank Dunia mencoba mematahkan kesalahan aksioma yang tumbuh subur dikalangan bisnis,bahwa uang suap   merupakan minyak pelumas terhadap kelancaran praktik  bisnis .Nyatanya,menurut riset bank dunia terhadap kalngan bisnis di 69 negara,prediktibilitas bisnis tetap tinggi pada situasi dimasa korupsi ada pada titik rendah.

Yang jelas,paranya tingkat korupsi dapat mengganggu upaya peningkatan daya saing perekonomian menghadapi liberalisasi perekonomian global. Korupsi baik pada proyek pemerintah maupun swasta berkorelasi negative terhadap efisiensi. Proyek pemerintah dibidang infrastruktur yang pelaksanaannya tidak di tentukan melalui tender terbuka ,memiliki kemungkinan besar   untuk mngalami degradasi kualitas yang berdampak langsung pada umur ekonomis. Tentu saja itu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

DAMPAK DARI KORUPSI

Menurut presiden Bank Dunia ,James D wolfensohn,korupsi memiliki dampak besar terhadap situasi ekonomi dan sosial suatu Negara . Korupsimmenghambat pertumbuhan Ekonomi ,menghambat pemerataan sosial-ekonomi ,menyebabkan lemahnya fundamental ekonomi dan mempengaruhi tabungan dalam negeri. Secara politik korupsi juga dapat menjadi pemicu instibilitas yang serius.

Lebih dari itu korupsi juga menyerupai mekanisme subsidi dari kalangan msyarakat miskin kepada strata diatasnya. Potential Loss yang diderita perekonomian sebuah Negara akibat korupsi ,dinilai memiliki pengaruh terhdap pertumbuhan ketersediaan lapangan kerja dan poenerimaan pajak.jadi, akibat merebaknya korupsi ,bias saja pengangguran semakin sulit diselesaikan pajak progesif sebagai skema re-distribusi pendapatan, juga bias menjadi amburadul.

Menurut Masood Ahmed ,direktur pengurangan kemiskinan dan manajemen Bank Dunia, bahwa korupsi merupakan perintang utama pertumbuhan ekonomi dinegara Negara miskin.Korupsi membuat  para investor menyingkir. Bila korupsi dibiarkan, maka penduduk miskinlah yang harus membayar dengan harga tertinggi.

Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi:

1.    Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi)

2.    Komisi pemberantasan korupsi

3.    Kepolisian

4.    Kejaksaan

5.    BPKp

6.    Lembaga non – pemerintah : Media massa Organisasi massa(mis: ICW)

Beberapa sebab terjadinya korupsi

1.    Peninggalan pemerintah koloni

2.    Kemiskinan dan ketidaksamaan

3.    Gaji yang rendah

4.    Persepsi yang popular

5.    Pengaturan yang bertele tele

6.    Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya

7.    Kelemahan moral

Upaya penanggulangan korupsi.

Korupsi tidak dapat dibiarkan berjalan begitu saja kalau suatu negara ingin

mencapai tujuannya, karena kalau dibiarkan secara terus menerus, maka akan

terbiasa dan menjadi subur dan akan menimbulkan sikap mental pejabat yang selalu

mencari jalan pintas yang mudah dan menghalalkan segala cara (the end justifies

the means). Untuk itu, korupsi perlu ditanggulangi secara tuntas dan bertanggung

jawab.

Ada beberapa upaya penggulangan korupsi yang ditawarkan para ahli yang

masing-masing memandang dari berbagai segi dan pandangan.

Caiden (dalam Soerjono, 1980) memberikan langkah-langkah untuk

menanggulangi korupsi sebagai berikut :

1.    Membenarkan transaksi yang dahulunya dilarang dengan menentukan sejumlah

pembayaran tertentu.

2.    Membuat struktur baru yang mendasarkan bagaimana keputusan dibuat.

3.     Melakukan perubahan organisasi yang akan mempermudah masalah

pengawasan dan pencegahan kekuasaan yang terpusat, rotasi penugasan,

wewenang yang saling tindih organisasi yang sama, birokrasi yang saling

bersaing, dan penunjukan instansi pengawas adalah saran-saran yang secara

jelas diketemukan untuk mengurangi kesempatan korupsi.

4.    Bagaimana dorongan untuk korupsi dapat dikurangi ? dengan jalan

meningkatkan ancaman.

5.    Korupsi adalah persoalan nilai. Nampaknya tidak mungkin keseluruhan korupsi

dibatasi, tetapi memang harus ditekan seminimum mungkin, agar beban

korupsi organisasional maupun korupsi sestimik tidak terlalu besar sekiranya

ada sesuatu pembaharuan struktural, barangkali mungkin untuk mengurangi

kesempatan dan dorongan untuk korupsi dengan adanya perubahan organisasi.

Penutup.

Korupsi memang merupakan persoalan yang multi-facet. Seseorang atau sekelompok orang dapat saja berpendapat bahwa praktek korupsi membuat mereka lebih baik secara ekonomi, namun dampak korupsi secara keseluruhan terhadap pembangunan ekonomi adalah negatif.
Beberapa riset yang terukur telah memberikan bukti bahwa negara-negara korup berada pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Korupsi membuat investasi domestik menjadi berkurang, menurunkan investasi asing, menggelembungkan pengeluaran pemerintah dan mendistorsi komposisi pengeluarannya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, sehingga preferensi masyarakat yang tercermin dari jasa publik yang diinginkannya tidak terpenuhi.

Sumber: Indra Ismawan,Dimensi krisi ekonomi Indonesia

M.dawam raharjo ,Perekonomian indonesia             

Saleh Wantjik. Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

sistem perekonomian indonesia

NAMA : NUR ARIFAH

KELAS :1EB11

NPM : 28210906

LIBERALISASI

BUKAN BERARTI KEMAKMURAN BERSAMA

 

Derasnya dorongan globalisasi dan modernisasi telah membawa sekian jauh masyarakat Indonesia untuk berkecimpung dan bersusah payah mengikuti perkembangannya. Perspektif sejarah eksistensi global dan modern mempunyai tujuan dan mendesakkan pada satu tipe paradigma sosial baik dalam wilayah ekonomi, politik, hukum maupun sistem-sistem sosial lain. Paradigma-paradigma tersebut nota bene telah berkembang dan menjadi budaya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara Eropa Barat.

Arus globalisasi dan modernisasi telah sedemikian kuat membentuk satu paradigma bagi masyarakat dunia. Contoh paling sedehana adalah manusia modern mendefinisikan dirinya sebagai masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia dan cara berfikir dunia. Eksistensi modernisasi menyebabkan terjadinya perubahan besar utamanya perubahan pada tingkatan lembaga-lembaga publik dan termasuk didalamnya sistem nilai, sikap dan pola prilaku masyarakat.

Globalisasi dan modernisasi dalam konstelasi lokalitas Indonesia harus disikapi dengan kehati-hatian. Bangsa Indonesia merupakan negara berkembang dan berada dalam transisi menuju Indonesia baru dan bermartabat yang dalam banyak hal mengalami kekurangan dan masih melakukan pembenahan diberbagai tempat. Eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara berkembang harus disadari betul karena sangat mudah terjatuh pada arus imprealisme baru. Ironi yang terjadi adalah bangsa Indonesia tergadaikan kepada negara-negara maju yang berakibat banyak peraturan dan kebijakan yang menguntungkan negara-negara maju.

Disadari atau tidak globalisasi dan modernisasi tidak lain merupakan imperialisme global dan telah mengubah tatanan sosial masyarakat. Globalisasi berhasil mendesakkan mendunianya sesuatu yang berupa kapital, moral, ilmu, sains dan teknologi yang nota bene dikuasai oleh para komplotan negara-negara maju Amerika Serikat dan negara Eropa lainnya.

Effek yang paling jelas saat ini adalah terjadinya krisis moral yang diakibatkan oleh globalisasi. Moral religius sedikit demi sedikit dikikis oleh gelombang kapital global yang melanda kehidupan manusia sedunia. Manusia dalam kondisi global saat ini dibentuk menjadi homo homini lupus (manusia sebagai srigala) dan homo economicus (manusia ekonomi). Manusia dewasa ini seperti srigala yang memangsa terhadap manusia yang lainnya karena ukuran kemanusiaan terhadap manusia yang lain tidak lain dari sekedar dari tujuan ekonomi dan materi belaka.

Nilai yang kita agungkan dari prinsip persaudaraan, solidaritas, kesetiakawanan dan kebersamaan telah berubah menjadi nilai yang berorentasi materi dan ekonomi belaka.Semuanya sudah dihitung untung rugi. Konsep perhitungan untung rugi (Benefit cost ratio) merupakan supra struktur dan infra struktur sistem ekonomi neo yang nota bene berlawanan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Konsep yang demikian merupakan sistem tatananliberal. Liberalisme merupakan sebuah konsep yang berwajah multi dimensi. Selain memiliki wajah geo politik ia juga memiliki wajah ekonomi dan budaya.

Pada awalnya, gagasan liberalisme sepintas masuk akal dan baik, sebab pada intinya merupakan pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas sempurna di pasar, pengakuan kepemilikan pribadi sebagai faktor-faktor produksi serta penertiban harga pasar yang dilakukan oleh negara melalui perundang-undangan. Namun, seiring dengan munculnya IMF dan World Bank (lembaga alat negara maju), gagasan tersebut menjadi media yang ampuh melakukan imperealisasi terhadap negara-negara berkembang. 

Bagaimana dengan Indonesia? Bangsa ini telah melaksanakan agenda-agenda liberal sejak pertengahan tahun 1980-an yang nota bene melalui kebijakan deregulasi dan debirokratisasi, namun momentum Derasnya dorongan globalisasi dan modernisasi telah membawa sekian jauh masyarakat Indonesia untuk berkecimpung dan bersusah payah mengikuti perkembangannya. Perspektif sejarah eksistensi global dan modern mempunyai tujuan dan mendesakkan pada satu tipe paradigma sosial baik dalam wilayah ekonomi, politik, hukum maupun sistem-sistem sosial lain. Paradigma-paradigma tersebut nota bene telah berkembang dan menjadi budaya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara Eropa Barat.

Arus globalisasi dan modernisasi telah sedemikian kuat membentuk satu paradigma bagi masyarakat dunia. Contoh paling sedehana adalah manusia modern mendefinisikan dirinya sebagai masyarakat yang mampu menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia dan cara berfikir dunia. Eksistensi modernisasi menyebabkan terjadinya perubahan besar utamanya perubahan pada tingkatan lembaga-lembaga publik dan termasuk didalamnya sistem nilai, sikap dan pola prilaku masyarakat.

Globalisasi dan modernisasi dalam konstelasi lokalitas Indonesia harus disikapi dengan kehati-hatian. Bangsa Indonesia merupakan negara berkembang dan berada dalam transisi menuju Indonesia baru dan bermartabat yang dalam banyak hal mengalami kekurangan dan masih melakukan pembenahan diberbagai tempat. Eksistensi bangsa Indonesia sebagai negara berkembang harus disadari betul karena sangat mudah terjatuh pada arus imprealisme baru. Ironi yang terjadi adalah bangsa Indonesia tergadaikan kepada negara-negara maju yang berakibat banyak peraturan dan kebijakan yang menguntungkan negara-negara maju.

DAMPAK LIBERALISASI PERDAGANGAN DI INDONESIA

1. MENGURAS SDA

Liberalisasi bukanlah formasi ekonomi yang bersahabat dengan kesejahteraan Negara miskin.Liberalisasi modal memudahkan aliran modal asing untuk mengeksploitasi SDA dipedalaman.Masyarakat terasing hanya memperoleh imbas negative dari proyek eksploitasi itu.Contoh paling dramastis adalah ketersisihan suku Amugme yang habitatnya diaduk aduk PT Freeport untuk mencari tembaga,perak ,dan emas.Gerakan – gerakan radikal di pedalaman Irian Jaya – yang mnamakn diri OPM(organisasi papua merdeka)salah satunya dilandasi motif eksploitasi SDA ini.

2. MERUGIKAN PRODUKSI PETANI DOMESTIK

Perspektif ketahanan pangan dalam era liberalisasi perdagangan dicirikan oleh kecenderungan semakin meningkatnya pasok pangan dari pasar impor. Guna menghindari kinerja ketahanan pangan nasional yang semakin buruk diperlukan serangkaian kebijakan yang tetap mendukung prioritas pemenuhan kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri, pengaturan perdagangan pangan yang tidak merugikan petani produsen dengan bias konsumen, serta ketegasan penerapan sanksi hukum untuk melindungi pasar pangan domestik dan kepentingan pelaku perdagangan, terutama petani produsen.Sehingga pendapatan petani menjadi berkurang karena pasok impor yg meningkat.

3. IMPOR LEBIH MENINGKAT DIBANDINGKAN EKSPOR

Laju pertumbuhan impor lebih cepat daripada ekspor dilihat dari koefisien error correction term impor .Dengan cepatnya penyesuaian yang dilakukan oleh impor dibanding ekspor maka kendala ekspor Indonesia berada pada sisi penawaran (supply side). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendapatan luar negeri dan domestik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekspor dan impor. Harga relatif yang mencerminkan daya saing memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekspor dan impor sehingga terbukanya akses pasar global dengan adanya liberalisasi mengimplikasikan bahwa daya saing perlu terus ditingkatkan.

SARAN KEBIJAKAN UNTUK MASALAH LIBERALISASI 

1. Kebijakan menjadi faktor yang penting dalam perkembangan ekspor dan impor. Oleh sebab itu, dalam merumuskan suatu kebijakan liberalisasi perlu diadakan perencanaan yang koordinasi bersama antara pihak-pihak terkait. Pemerintah harus bersinergi dengan kalangan bisnis supaya kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

2. Bea masuk yang berpengaruh terhadap impor mengindikasikan bahwa hambatan perdagangan berupa tarif maupun non-tarif perlu dihapuskan secara bertahap. Khusus bagi Indonesia, hambatan untuk menembus pasar ekspor di luar negeri bukan pada tarif rata-rata sebab tarif rata-rata di seluruh dunia sudah mengalami penurunan signifikan. Permasalahan timbul pada tarif eskalasi dan hambatan non-tarif. Akhir-akhir ini perdagangan dikaitkan dengan isu lingkungan. Hal-hal seperti demikian perlu dijadikan diperhatikan agar kinerja ekspor kita dapat tetap berjalan dengan baik.

3. Perlu adanya penguatan di sektor perbankan khususnya mekanisme pembiayaan untuk para eksportir dan importir. Sektor perbankan sangat penting perannya karena perbankan yang menghubungkan antara sektor riil dengan sektor keuangan.

4. Insentif kebijakan kepada eksportir juga perlu diterapkan dengan benar. Jadi, walaupun sudah ada perangkat kebijakan, pelaksanaannya juga perlu ditingkatkan lagi.

5. Insentif kebijakan kepada eksportir juga perlu diterapkan dengan benar. Jadi, walaupun sudah ada perangkat kebijakan, pelaksanaannya juga perlu ditingkatkan lagi.

SUMBER :Gatoet S. Hardono

Handewi P.S. Rachman

Sri H. Suhartini

Indra Ismawan